SUHARINTO, S.Sos, M.Si.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok & Fungsi

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penunjang keuangan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

  1. Penetapan rencana kerja;
  2. Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  5. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  7. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uraian Tugas

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penunjang keuangan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

  1. Penetapan rencana kerja;
  2. Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  5. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  7. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tanggung Jawab

  1. Tersusunnya perencanaan Badan;
  2. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  3. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  5. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan;
  6. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  7. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.